Dapodik Terbaru Semester 2 Tahun Ajaran 2015 2016 Telah Rilis

Yth dinas pendidikan prov/kabkota dan seluruh kepala sekolah setanah air. 

Kami informasikan bahwa dalam rangka pemutakhiran data dapodik untuk semester 2 tahun ajaran 2015/2016 segera dimulai dengan menggunakan aplikasi versi terbaru, yaitu dapodik versi 4.1.0 untuk jenjang dasar (SD, SMP, SLB) yang dapat diakses di web dapo.dikdas.kemdikbud.go.id dan dapodik versi 8.3.0 untuk jenjang menengah (SMA dan SMK). 

Dalam rangka meningkatkan layanan data dan informasi, dengan hormat kami informasikan beberapa hal berkaitan dengan penjaringan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIKDASMEN) semester II tahun pelajaran 2015/2016 sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data dapodik sekolah untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 semester II menggunakan Aplikasi Dapodik versi 4.1.0 untuk jenjang SD, SMP dan SLB, dan versi 8.3.0 untuk jenjang SMA dan SMK yang dapat diakses di web dapo.dikdas.kemdikbud.go.id  dan dapo.dikmen.kemdikbud.go.id. 
2. Dinas pendidikan kabupaten/kota segera mensosialisasikan dan melakukan Bimbingan Teknis kepada operator sekolah di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
3. Web pendataan yang semula beralamat di dapo.dikdas.kemdikbud.go.id dan dapo.dikmen.kemdikbud.go.id akan segera diintegrasikan ke dalam dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id, dengan demikian seluruh aktivitas dan manajemen pendataan dimigrasi ke alamat baru tersebut yang akan diluncurkan paling lambat akhir Januari 2016.
4. Pengelolaan data jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disatukan dalam Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK Datadik) dengan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan KK Datadik provinsi/kabupaten/kota terbaru dengan melibatkan operator pendataan dapodikdas dan dapodikmen sebelumnya.
5. Untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online, maka kepala sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen pakta Integritas yang dapat diakses di dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id ke KK Datadik kabupaten/kota. 
6. Diharapkan sekolah dapat memutakhirkan data semester II dan mengirimkan data ke pusat selambat-lambatnya pada tanggal 29 Februari 2016.

Aplikasi dapodik versi 4.1.0 jenjang dasar (SD, SMP dan SLB) sudah tersedia dan dapat dimulai perhari ini, sedangkan aplikasi dapodik versi 8.3.0 jenjang menengah (SMA dan SMK) masih dalam proses uji coba, diharapkan minggu ke 3 bulan januari dapodik versi 8.3.0 akan segera terbit. 

Diharapkan operator sekolah dapat memutakhirkan data periode semester2 sesegera mungkin dan paling lambat data dikirimkan ke pusat untuk periode semester 2 ini pada tanggal 29 februari 2016. Seluruh sekolah tanpa kecuali yang dibawah naungan KEMDIKBUD wajib melakukan pemutakhiran data dapodik melalui aplikasi yang sudah disiapkan. 

Seluruh layanan dan konsultasi yang tersedia sudah terbentuk sejak awal baik dari dinas pendidikan provinsi , kabupaten kota yang lebih diknal dengan KKDATADIK dan helpdesk pusat. Juga dengan forum-forum pendataan yang sudah tersedia yang dibentuk oleh para relawan dapodik, Dengan demikian diharapkan layanan pendataan dapat mempermudah para operator sekolah dalam bekerja. 

Beberapa item log perubahan dapodik versi 4.1.0 sebagai berikut : 

[1] Penambahan panjang karakter nama pesera didik menjadi 100 karakter

[2] Penambahan panjang karakter "Judul Buku" menjadi 200 karakter pada tabel Buku yang Pernah Ditulis PTK

[3] Penambahan panjang karakter "Penyelenggara Diklat" menjadi 100 karakter pada tabel Diklat PTK

[4] Penambahan kolom "Sertifikat Diklat" pada tabel Diklat PTK

[5] Penambahan panjang karakter "Publikasi" menjadi 150 karakter pada tabel Karya Tulis PTK

[6] Penambahan kolom "URL Publikasi" pada tabel Karya Tulis PTK

[7] Penambahan panjang karakter "Nama" menjadi 50 karakter pada tabel Kesejahteraan PTK

[8] Penambahan panjang karakter "Penyelenggara" menjadi 100 karakter pada tabel Kesejahteraan PTK

[9] Penambahan panjang karakter "SK Layanan Khusus" menjadi 80 karakter pada tabel Layanan Khusus

[10] Penambahan panjang karakter "SK Mengajar" menjadi 80 karakter pada tabel Pembelajaran

[11] Penambahan panjang karakter "Instansi" menjadi 100 karakter pada tabel Penghargaan PTK

[12] Perbaikan penjelasan mengenai isian no SKHUN, No Peserta Ujian Nasional, dan No Seri Ijazah

[13] Pencegahan sinkronisasi jika masih ada data yang invalid

[14] Penginputan NIK harus 16 digit pada tabel Peserta Didik

[15] Penginputan NIK harus 16 digit pada tabel PTK

[16] Pencegahan pemilihan kebutuhan khusus dilayani pada tabel Sekolah sebelum memasukan data pada tabel Program Inklusi untuk jenjang SD dan SMP Reguler

[17] Formulir Sekolah baru

[18] Formulir PTK baru

[19] Formulir Peserta Didik baru

[20] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Prasarana

[21] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Rombongan Belajar

[22] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Anggota Rombel

[23] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel PTK

[24] Keterangan tambahan pada Elektronik Buku Pedoman Tabel Peserta Didik

[25] Penguncian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan NUPTK pada tabel PTK

[26] Jika memilih Perima KPS/KKS/PKH/KIP maka wajib mengisikan No. KPS/KKS/PKH/KIP pada form Peserta Didik

[27] Jika memilih Layak diusulkan PIP maka wajib mengisikan Alasan layak PIP pada form Peserta Didik

[28] Menambahkan unduhan F-PTK beserta dengan data yang sudah dimasukan

[29] Fitur Tambah/Ubah akun PTK (username/password) untuk akses layanan kementerian

[30] Kolom "No.Registrasi Perpustakaan" di tabel Prasarana

[31] Kolom "Tgl Hapus Pembukuan" di tabel Prasarana

[32] Kolom "Alasan Hapus Pembukuan" di tabel Prasarana

[33] Kolom "Tgl Hapus Pembukuan" di tabel Sarana

[34] Kolom "Alasan Hapus Pembukuan" di tabel Sarana

[35] Kolom "Tgl Hapus Buku" di tabel Buku & Alat

[36] Kolom "Alasan Hapus Buku" di tabel Buku & Alat

[37] Kolom "Semester" di tabel Tunjangan

[38] Kolom "SK Tunjangan" di tabel Tunjangan

[39] Kolom "Tgl SK Tunjangan" di tabel Tunjangan

[40] Filter status hapus buku prasarana di tabel Prasarana

[41] Filter status hapus buku prasarana di tabel Sarana

[42] Filter status hapus buku prasarana di tabel Buku/Alat

[43] Tabel Riwayat Pekerjaan PTK

[44] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Blockgrant

[45] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Buku/Alat

[46] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Program Inklusi

[47] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Inpassing Non PNS

[48] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Prasarana

[49] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Tunjangan

[50] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Beasiswa Peserta Didik

[51] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Beasiswa PTK

[52] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Prestasi Peserta Didik

[53] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Riwayat Sertifikasi

[54] Menonaktifkan fitur ubah untuk record yang berasal dari pusat di tabel Sarana

[55] Menonaktifkan data rincian PTK bila PTK bukan terdaftar di sekolah induk

[56] Pengecekan otomatis jika ada pembaruan aplikasi terbaru dari server pusat

[57] Penambahan validasi warning bahwa PTK harus memiliki email

[58] Penambahan trigger/pemicu ketika ubah email di tabel PTK maka email di akun PTK akan mengalami perubahan JabatanTugasPtk

Surat edaran dapat diunduh disini 

Diklat Dapodikmen 2015

Diklat Dapodikmen 2015. Sebagai langkah percepatan pendataan pendidikan menengah, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemdikbud melaksanakan diklat pendataan pendidikan menengah melalui aplikasi dapodikmen. Materi disampaikan oleh Bapak Murjiyanto (Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud) dan I Nyoman Pasek (Helpdesk Dapodikmen Region Bali, Kalimantan Barat & Nusa Tenggara Timur). Diklat ini difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan diikuti oleh 20 sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Berlangsung selama 2 hari (25-26 Maret 2015) bertempat di SMK Binawiyata Sragen.

Berikut ini adalah review hasil diklat dapodikmen yang disampaikan oleh pemateri:

1. Pencairan Dana Bansos BOS

Mulai tahun 2015 sumber data untuk pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), 100% berasal dari Dapodikmen. Untuk itu pastikan sekolah mengentrikan data peserta didik dengan data yang benar-benar valid. Valid tidaknya data siswa berdasarkan NISN. Jadi data peserta didik yang memiliki NISN valid inilah yang dijadikan sebagai acuan pencairan dana BOS. Untuk mengecek validitas data penerima BOS silahkan masuk ke web berikut dengan menggunakan log in operator sekolah http://bansos.dikmen.kemdikbud.go.id/bos/

2. Verval (Verifikasi dan Validasi) NISN Peserta Didik

Untuk verval NISN Peserta Didik masuk ke halaman http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/. Login dengan menggunakan akun & password operator yang telah teregistrasi. Pada menu residu, verval NISN peserta didik dengan memilih match / unmatch. Kemudian selesaikan tahap selanjutnya pada menu konfirmasi. Yang terpenting adalah pastikan semua data peserta didik telah masuk ke dalam menu referensi. Setelah semua data masuk menu referensi, langkah selanjutnya, lakukan sinkronsiasi ulang pada aplikasi dapodikmen. Maka otomatis data NISN peserta didik akan masuk ke dalam aplikasi dapodkmen. Untuk memahami alur verval data antara aplikasi, server dapodikmen dan server PDSP bisa dilihat pada diagram berikut ini.

3. Dapodik Untuk Pencairan Dana BSM

Agenda selanjutnya setelah pencairan dana BOS adalah pencairan dana BSM. Acuan data penerima BSM berasal data Dapodik dengan bukti kepemilikan kartu KPS atau KIP. Pastikan nomor KPS telah dientrikan pada aplikasi Dapodik untuk peserta didik calon penerima BSM.

4. Bekerja Sesuai Alur

Banyak diantara operator yang mengalami gagal validasi dan sinkron, karena bekerja tidak sistematis sesuai dengan alur yang ditentukan. Sebagai contoh, entri data peserta didik harus dimulai dari semester 1, tidak diperkenankan langsung melompat ke semester 2 (kecuali peserta didik dengan status pindahan). Selesaikan entri data disemester 1 kemudian validasi dan sinkron. Setelah itu baru melanjutkan ke semester berikutnya dengan cara menyalin data periodik dari semester 1.

5. Jam Mengajar Guru Agama dalam aplikasi Dapodikmen

Bagaimana pengaturan jam mengajar untuk Guru Agama? Misal dalam satu kelas terjadwal jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, diwaktu yang sama juga terjadwal untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katholik. Caranya adalah dengan menambah rombel baru untuk mata pelajaran agama tertentu. Masuk ke menu Rombongan Belajar kemudian Tambah rombel baru. Tentukan jenis rombel Pilihan 1 (Agama), bukan rombel Kelas.Kemudian masukkan peserta didik dalam menu Anggota Rombel. Selanjutnya entrikan data jam mata pelajaran pada Menu Pembelajaran.

6. Jam Mengajar Untuk Mata Pelajaran Lintas Minat

Bagaimana pengaturan jam mengajar untuk mata pelajaran lintas minat dalam kurikulum 2013? Prinsipnya hampir sama seperti pengaturan jam mengajar pada mata pelajaran Agama, hanya saja pada menu jenis rombel pilih Kelas Teori. Kemudian lengkapi data peserta didik pada menu Anggota Rombel dan entrikan jumlah jam pelajaran pada menu Pembelajaran.

7. Cek Data PTK Dikmen

Ada yang baru dalam web http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/yaitu menu Cek Data PTK Dikmen. Dalam menu ini PTK dapat mengecek kelengkapan data individu, jumlah beban mengajar dan data sertifikasi. Menu ini merupakan Simulasi Kelengkapan Data untuk Tunjangan PTK Melalui Dapodikmen. Selanjutnya, berdasarkan dari data referensi inilah pencairan Tunjangan Profesi Guru (Dana Sertifikasi) akan disalurkan. Silahkan http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/infoptk_dikmen/web/  Logindengan menggunakan NUPTK dan tanggal lahir PTK.

8. Guru Mengajar Mapel Secara Utuh Dalam 1 Rombel

Beban mengajar Guru dalam 1 rombel hanya bisa dipenuhi secara utuh oleh 1 Guru mata pelajaran, tidak dapat dibagi oleh Guru lainnya (team teaching). Contoh mata pelajaran Sosiologi 5 jam pelajaran di Kelas XI IPS. Guru A mengajar 3 jam pelajaran dan Guru B mengajar 2 jam pelajaran. Hal yang seperti ini tidak diperkenankan. Seharusnya Guru hanya dapat mengajar mata pelajaran secara utuh dalam 1 rombel, tidak dipecah.

9. Penuhi Hak Operator Dapodik

Ini yang paling penting. Dalam juknis BOS telah disebutkan bahwa alokasi penggunaan dana BOS diantaranya adalah untuk keperluan entri data pada aplikasi dapodik. Entri data dapodik meliputi data sekolah, data sarpras, data PTK, data Peserta Didik dan Rombongan Belajar. Selain daripada itu operator juga masih harus mensinkronkan, verifikasi dan validasi data secara online. Sebuah tanggung jawab tugas yang tidak ringan. Laksanakan kewajiban operator mengentri data selengkap-lengkapnya dan penuhi haknya.

10. Semua Bantuan / Tunjangan Berasal Dari Dapodik

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa semua bantuan baik itu BOS, BSM, Bantuan Sarana Prasarana Sekolah dan Dana Tunjangan Profesi Guru (Dana Sertifikasi), sumber referensi datanya berasal dari DAPODIK bukan yang lain.

Demikian review hasil diklat Dapodikmen yang disampaikan oleh Bapak Murjiyanto dan I Nyoman Pasek. Untuk materi Paparan kebijakan Dapodikmen 2015 dan Aplikasi Bansos Pendidikan Menengah Tahun 2015 silahkan diunduh disini.

Salam 1 Data.

Tampilan Aplikasi eKinerja ASN Atau Pegawai Negeri Sipil

Isi data E-Kinerja tak akan lama lagi akan diberlakukan Menpan, aplikasi e kinerja sendiri bukanlah barang baru semisal bagi daerah Aceh karena mereka sudah lebih awal menerapkan aplikasi e kinerja ini, dan untuk diketahui segala lagi bahwasanya aplikasi e-kinerja ini wajib di isi PNS/ASN

Aplikasi e-kinerja dibuat menggunakan PHP dan MySql menjadikannya lebih dinamis dan nyaman digunakan, bagaimana dengan input datanya, maka lihat tampilan-tampilan berikut yang banyak menunjukkan berbagai rekap

1. Rekap Harian
2. Rekan Mingguan
3. Rekap Bulanan
4. Rekap ABK (Form A)

Cara isi aplikasi e-kinerja ini memuat data "aplikasi boleh saja kita buat rekayasa data namun Allah maha tahu apa yang kita kerjakan setiap harinya" dengan rincian tugas pilihan waktu mulai kerja dan selesai kerja.

Hingga mencakup jam kerja dan persentasi nya, ada pekerjaan yang disetujui dan tidak disetujui menjadikan komplit cara administrasi data kinerja Pegawai lihat tampilan berikut:

salah satu sisi menu yang tersedia pada aplikasi menu e-kinerja

Sisi lain berbagai rekap bisa ditampilkan, untuk melihat hasil kinerja pegawai.

Dashboard utama, yang cara input aplikasi e-kinerja lihat data dibawah ini

Aplikasi ini belum lah rilis sepenuhnya untuk Indonesia kita hanya tunggu kehadirannya, bagaimanapun jika rilis nanti kiranya kit sudah mengetahui apa itu aplikasi e-kinerja

sumber: http://kkgjaro.blogspot.com

Aplikasi e-Kinerja Dari Kemenpan ASN Wajib Isi

Aplikasi E-Kinerja yang tak lama lagi bakal dirilis mengingat peran dan fungsi ASN, Pada wilayah kearsipan bisa menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan kearsipan yang handal diharapkan mampu menjamin tersedianya arsip untuk kepentingan akuntabilitas kinerja pemerintahan, mampu menyediakan informasi untuk kepentingan publik secara cepat, tepat dan aman.

Selain itu, kerasipan juga harus mampu menjamin hal-hak keperdataan rakyat dan terselamatkannya memori kolektif nasional. “Oleh karena itu, praktik kearsipan harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu memfungsikan arsip secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan sistem online, e-kinerja untuk mengukur dan memastikan kinerja harian pegawai aparatur sipil negara (ASN). Dengan penerapan sistem ini, semua penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil.

Dengan penerapan sistem elektronik ini, aksesnya tentu lebih dimudahkan karena dapat digunakan dimanapun. “Asumsi kita bahwa ASN sudah familiar dengan tekonlogi informasi. Dimanapun berada dapat mengisi,

Hal itu diungkapkan  Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja pada acara Rakor Penyusunan Naskah Soal Tes Kompetensi Bidang di Batam, Kamis (08/10).

Bagaimana cara input atau isi data pada aplikasi e-kinerja ?
Tentunya hal ini akan disosialisasikan kedepannya mengingat Indonesia Raya ini begitu luas ASN pun begitu banyak jumlahnya

Belum lagi jika kita bicara persiapan server aplikasi e-kinerja yang mungkin sudah melihat pengalaman BKN dalam PUPNS


Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, untuk memperbaiki dan mengontrol kinerja,  ASN wajib memiliki target dalam bekerja per hari. Karena itu, pihaknya menerapkan e-kinerja. “Kami ingin memastikan setiap PNS memiliki kinerja harian,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana

Menurut Bima, e-kinerja diciptakan dengan harapan agar setiap ASN memiliki target kinerja yang pasti sehingga mereka mengetahui beban tugas serta apa yang harus dilakukan. Sistem ini akan dibakukan.

Bima menambahkan, dengan penerapan sistem ini, kelak tidak ada lagi pegawai yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebelum masuk kantor, setiap pegawai harus memiliki target harian. “Ketika masuk kantor, mereka harus tahu akan berbuat apa, untuk apa, dan berapa banyak,” imbuhnya.
Sumber ASN WAJIB ISI E-KINERJA

Sistem Aplikasi e-DUPAK, Permudah Proses Usul Penetapan Angka Kredit

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Darmanto saat memaparkan materi tentang e-DUPAK (foto : mia)

Jakarta-Humas BKN, Guna mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (Pusbinjak BKN) menyelenggarakan Workshop Sistem Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (e-DUPAK) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Selasa (17/11/2015) di Ruang Data Kantor Pusat BKN.

Sekretaris Utama Usman Gumanti berharap aplikasi ini terus diperbaiki agar lebih baik lagi. ”Aplikasi ini harus terus dikembangkan agar penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional kepegawaian lebih efisien,” kata saat pembukaan workshop.

Penerapan sistem Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian (e-DUPAK), berguna sebagai media dalam pengawasan dan pengendalian administrasi analis kepegawaian di BKN. Sistem ini juga dapat menyediakan database jabatan fungsional kepegawaian yang up to date. Dengan demikian, dapat meminimalisasi sistem birokrasi dan terciptanya peningkatan standardisasi proses.

Di samping itu, sistem aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional kepegawaian dalam penyampaian usul penetapan angka kredit dan mempercepat proses usul DUPAK. Kemudahan-kemudahan tersebut membuat mengurangi tindakan menyimpang sehingga tata laksana pemerintahan diterapkan dengan baik (good governance dan good government). mia

sumber: http://www.bkn.go.id

NUPTK Baru Bagi Guru GTT/PTT/Guru PNS

Info Kepegawaian - NUPTK atau kepanjangan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebuah nomor unik yang dimiliki oleh seorang guru dan tenaga pendidikan. Dengan kepemilikan NUPTK bagi setiap PTK untuk saat ini tidak semudah cara lama. Jika dahulu, pengajuan NUPTK bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi LPMP setempat. Lebih mudahnya lagi, tidak ada persyaratan masa kerja bagi pengajuan NUPTK pada masa itu. Namun pada saat ini, untuk memperoleh NUPTK agaknya lebih sulit, artinya ada beberapa syarat terpenuhi meskipun penerbitannya secara otomatis.

Sesudah ditutupnya layanan Padamu Negeri, maka cara memperoleh NUPTK bagi guru dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Namun, dalam pemberian NUPTK tidak serta merta muncul, ada syarat yang harus dipenuhi.

Lalu bagaimana cara memperoleh NUPTK baru bagi guru baru? Berdasarkan penjelasan dari pihak PDSP ( Pusat Data da Statistik Pendidikan) dijelaskan bahwa NUPTK akan diberikan bagi guru yang dianggap berhak dan memenuhi persyaratan. Pihak PDSP akan menentukan berhak dan tidaknya seorang guru memperoleh NUPTK dengan merekam data yang ada pada aplikasi Dapodik,

Untuk saat ini, PDSP Kemdikbud memiliki data pada server. Jika seorang PTK sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan NUPTK, maka dipastikan akan memperoleh NUPTK tersebut. NAmun yang perlu digaris bawahi adalah untuk saat ini fitur atau menu edit PTK pada layana vervalptk.kemdikbud.go.id belum siap dan belum sempurna karena masih berada dalam tahap integrasi data.
Dan tampilan ini menunjukkan bahwa data memang belum ditampilakn oleh PDSP Kemdikbud dan dalam tahap inegrasi data.

Sebagai pertimbangan untuk memperoleh NUPTK bagi guru, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihak PDSP, diantaranya:

• riwayat mengajar
• nomor SK pertama
• tanggal SK
• Keatifan PTK

Dan mulai tahun 2015 dan untuk selanjutnya, pemberian NUPTK dilakukan dengan dasar data dari aplikasi Dapodik.

Syarat Memperoleh NUPTK bagi Guru/PTK

Berdasarkan  surat edaran BPSDM PDKPMP tertanggal 30 April 2015 dalam hal peryaratan penerbitan NUPTK untuk periode 2 tahun ajran 2014/2015 maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memperoleh NUPTK:

1. Guru/Pengawan PNS:  Berkualisikasi pendidikan S1/ D IV
2. Guru non PNS: Sarjana/S1 atau D IV, SK GTT Bupati/Walikota/Gurbernur
3. Guru non PNS sekolah swasta: Sarjana/S1 atau D IV , SK GTY minimal 2 tahun berturut-turut

Berdasarkan beberapa informasi diatas, maka seorang PTK tidak perlu melakukan pengajuan untuk memperoleh NUPTK, karena NUPTK akan terbit ketika seorang PTK dianggap memenuhi syarat untuk memiliki NUPTK. Dan untuk melihat data PTK secara lengkap, bisa dibuka melalui alamat: http://referensi.data.kemdikbud.go.id/login.php.

Melakukan Pendaftaran Peserta UN/Ujian Nasional 2016 Lewat Manajemen UN Kemdikbud

Pendaftaran Calon Peserta UN 2016 akan bersumber pada data PD/Peserta Didik yang terdaftar pada Aplikasi Dapodik. Sekolah yang melakukan pendaftaran calon peserta UN 2016 adalah siswa dari sekolah yang menjadi naungan Kemendikbud diantaranya adalah SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan dalam kaitannya dengan persiapan data peserta UN, maka sekolah dianjurkan untuk segera melakukan pemuthakiran data siswa yang akan menjadi calon peserta UN 2016 dengan melalui website resmi Manajemen UN.

Namun. sebelum melakukan verifikasi dan validasi peserta UN 2016 melalui Manajemen UN Kemendikbud, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kebenaran data siswa yang diantaranya adalah data diri calon peserta, NISN dan nama orang tua sesuai dengan tanda bukti kelahiran. Pemeriksaan tahap awal ini bisa dilakukan dengan melalui vervalpd.data.kemdikbud.go.id

Kemudian bisa dilanjutkan ke halaman Manajemen UN untuk melakukan verifikasi data siswa calon peserta UN 2016.

Cara Melakukan Pendaftaran Peserta UN/Ujian Nasional 2016

Dan berikut ini cara melakukan pendaftaran Peserta UN 2015 melalui halaman Manajemen UN.

1. Langkah penting dalam melakukan pendaftaran calon peserta UN 2016 adalah memastikan bahwa data siswa calon peserta sudah sesuai dengan tanda kelahiran, diantaranya nama, tempat tanggal lahir dan orang tua siswa. Selaun itu, pastikan NISN siswa tersebut sudah sesuai. Langkah ini dilakukan pada tahap verval PD dan melakui aplikasi Dapodikdas.
2. Jika data sudah benar dan sesuai, maka pihak sekolah segera mencetak Daftar Calon Peserta ( DCP) UN 2016, dan diserahkan kepada Panitia UN Kab/Kota. Silahkan unduh Peserta UN dan Berita Acara.
   
3. Panitia UN sekolah juga menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pendaftaran Calon Peserta UN 2016 ke panitia ujian sekolah tingkat Kab/Kota.
4. Panitia pendataan peserta UN Kota/kab akan mencetak verifikasi DCP dan diserhakan ke setiap sekolah.
5. Setiap sekolah mengembalikan hasil verifikasi DCP ke panitia pendataan UN Kota/kab;
6. Panitia UN tingkat Kota/kab menupload data DCP ke server UN dan mendownload kembali untuk mencetak dan mendistribusikan DNS ke sekolah-sekolah;
7. Sekolah mengembalikan DNS hasil verifikasi ke panitia pendataan UN Kota/kab untuk dupload ke server UN;
8. Panitia pendataan UN Provinsi melakukan proses penomoran peserta UN, kemudian mencetak, dan mendistribusikan DNT serta kartu peserta ujian melalui panitia ujian UN tingkat Kota/kab.

Baca Juga Kisi-kisi UN 2016 SMP/SMA

Catatan Penting:

• Jika ada perubahan/perbaikan, data diperbaiki melalui sinkronisasi pada aplikasi Dapodik.  Perubahan tersebut otomatis mengubah data di manajemen UN secara realtime. 

• Pastikan NISN valid melalui aplikasi vervalpd.data.kemdikbud.go.id 

• Jika sekolah memiliki kendala dalam mengunduh data dapat meminta bantuan KKDATADIK. 

• Periksa data kebutuhan khusus peserta didik karena peserta didik dengan kebutuhan khusus akan mendapatkan soal sesuai kebutuhan khususnya. 

• Proses pengisian Dapodik untuk pendaftaran calon peserta UN berakhir pada 31 Desember 2015.

Jadwal Pendaftaran Peserta UN/Ujian Nasional 2016.

Mengenai jadwal pendaftaran peserta UN 2016, maka bisa dilihat jadwal berikut ini:

Yang perlu menjadi catatan bagi setiap sekolah, batas entri data perbaikan dan cetak daftar calon peserta  ( DCP) dibatasi sampai pada 31 Desember 2015.

File Download:

1. Juknis Pendaftaran Calon Peserta UN 2016
2. Panduan penggunaan website Manajemen UN.

Demikian informasi mengenai pendaftaran calon peserta UN 2016.

sumber: http://infokepegawaian.blogspot.co.id

Cara Verifikasi, Unduh File, dan Cetak Berita Acara Data Peserta UN 2016

Sahabat Pendidikan, Ujian Nasional Tahun 2015/2016 untuk jenjang Dikdas dan Menengah tidak lama lagi akan dilaksanakan. Perlu kita ketahui bersama, Data Calon Peserta Ujian Nasional diambil langsung dari aplikasi dapodik. Informasi ini berdasarkan "juknis pendataan peserta UN 2016 Kemdikbud". Oleh karena itu saya melalui tulisan ini bermaksud berbagi informasi terbaru mengenai tugas dan tanggung jawab para sahabat operator sekolah khususnya yang menjadi pembaca setia di blog ini yaitu memverifikasi data peserta UN 2016. Pertama agar rekan-rekan memahami maksud saya silahkan Unduh Juknis Pendataan Peserta UN 2016 melalui link dibawah

Petunjuk Teknis Pendataan Calon Peserta UN 2016

Setelah juknis tersebut kita baca, selanjutnya pelajari cara verifikasi peserta UN lewat Dapodik melalui langkah-langkah dibawah ini

A. Verifikasi Data Peserta UN Operator SMP

1. Masuk ke alamat web verifikasi data calon peserta UN 2015 dapodik di http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/
2. Browser anda akan diarahkan ke halaman login manajemen operator dapodik, ketikkan username dan pasword aplikasi dapodik sekolah anda pada form yang tersedia.



3. Berikutnya pada halaman beranda akan muncul informasi pengguna, dan tiga menu utama. Klik "Calon Peserta UN" Kemudian akan muncul data peserta UN sekolah anda. Silahkan lakukan cek data peserta didik dimulai dari Nama, Jenis Kelamin, NISN, Tempat dan Tanggal Lahir, Agama, nama ayah, NPSN, Nomor peserta UN SD, Nomor seri SKHU dan Ijazah, NIS, dan NIK.
4. Untuk perbaikan Nama, Tempat tanggal Lahir, Jenis kelamin, dan NISN, lakukan melalui Vervalpd. Sedangkan untuk data lainnya bisa diperbaiki melalui aplikasi dapodikdas.


5. Selanjutnya Jika data tersebut sudah valid dalam artian sudah benar semua, klik tombol "pengaturan Nomor Kursi" untuk mengatur nomor urut rombel agar nanti file nya bisa diunduh


6. Pilih Nomor Urut rombel, contoh untuk jumlah rombel sekolah saya ada 4, jadi saya urutkan berdasarkan kelas. dari 01-04. jika sudah dipilih jangan lupa klik tombol simpan agar perubahan berhasil, seperti penampakkan gambar dibawah





7. Berikutnya mengunduh file UN format Dz, untuk diserahkan ke panita UN di Dinas Kabupaten/kota, klik tombol unduh peserta UN, klik Ya jika data sudah benar, jika belum klik tidak,
8. Lampiran berikutnya adalah berita acara, serah terima pendaftaran calon peserta ujian nasional, silahkan anda Download dengan mengklik tombol "Unduh Berita Acara" kemudian di cetak untuk diserahkan ke panitia UN Dinas pendidikan kabupaten/kota.

Berikut gambar berita acara serah terima daftar calon peserta Ujian Nasional yang berhasil dicetak.

Untuk Verifikasi, Unduh File, dan Cetak Berita Acara Data Peserta UN 2016 jenjang Dikmen (operator SMA/SMK) bisa menuju alamat berikut: http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/

Demikianlah informasi tentang Ujian Nasional (UN) 2015/2016 yang bisa saya sampaikan melalui tulisan singkat ini, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya silahkan di download kisi-kisi UN 2015/2016 kemdikbud

sumber: http://www.artikelblogq.com